Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 28 Februari 2009

KERANGKA ACUAN

PROGRAM SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN MELALUI PORTOFOLIO

TAHUN 2009





Latar Belakang

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dibuktikan dengan ijazah dan pemenuhan persyaratan relevansi mengacu pada jejang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Misalnya, guru SD dipersyaratkan lulusan S1/D-IV Jurusan/Program Studi PGSD/Psikologi/Pendidikan lainnya, sedangkan guru Matematika di SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dipersyaratkan lulusan S1/D-IV Jurusan/Program Pendidikan Matematika atau Program Studi Matematika yang memiliki Akta IV. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan kesejahteraan guru, (4) meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Sertifikasi guru diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Bentuk peningkatan kesejahteraan tersebut berupa pemberian tunjangan profesi bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (swasta).

Di beberapa negara, sertifikasi guru telah diberlakukan, misalnya di Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Di Denmark kegiatan sertifikasi guru baru dirintis dengan sungguh-sungguh sejak tahun 2003. Memang terdapat beberapa negara yang tidak melakukan sertifikasi guru, tetapi melakukan kendali mutu dengan mengontrol secara ketat terhadap proses pendidikan dan kelulusan di lembaga penghasil guru, misalnya di Korea Selatan dan Singapura. Semua itu mengarah pada tujuan yang sama, yaitu berupaya agar dihasilkan guru yang bermutu.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2007 dan 2008, khususnya untuk penyelenggaraan sertifikasi guru melalui penilaian portofolio masih ditemukan sejumlah kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaan sertifikasi. Kendala ini umumnya terkait dengan sistem kelembagaan Rayon LPTK terkait, misalnya hubungan kemitraan antara PT induk dengan mitra yang kurang harmonis, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki PT untuk penyelenggaraan sertifikasi, dan keragaman pemahaman atau interpretasi asesor terhadap rubrik penilaian portofolio serta pola pelaksanaan sertifikasi. Untuk itu, dipandang perlu adanya bantuan dari departemen yang menauinginya. Bantuan ini dapat gulirkan dalam bentuk hibah nonkompetitif yang berbasis pada kebutuhan LPTK.



Tujuan

Program ini bertujuan untuk membantu Rayon LPTK yang ditugaskan sebagai penyelenggara sertifikasi untuk melakukan penguatan-penguatan dalam sistem kelembagaannya.



Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru adalah sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.

e. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru

f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang sedang dalam proses perubahan Kepmendiknas yang baru.

g. Peraturan Mendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.

h. Keputusan Mendiknas Nomor 056/O/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

i. Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang sedang dalam proses perubahan Kepmendiknas yang baru.



Sasaran

Sasaran program ini adalah penguatan sistem kelembagaan Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi, antara lain meliputi:

1. Koordinasi Tim Sertifikasi Guru

2. Pertemuan para anggota Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG)

3. Penetapan LPTK penyelenggara Sertifikasi Guru Tahun 2009/2010

4. Revisi panduan pelaksanaan mengakomodasi pernyataan di PP No. 74 tahun 2008.

5. Sosialisasi pelaksanaan Sertifikasi Guru tahun 2009 ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dan LPTK penyelenggara.

6. Peningkatan kualitas asesor

7. Pelaksanaan penilaian portofolio di LPTK

8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian portofolio oleh tim ke LPTK penyelenggara

9. Pelaksanaan Diklat PLPG di LPTK

10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PLPG oleh tim ke LPTK penyelenggara

11. Pembuatan laporan Kegiatan



Luaran

Luaran program ini adalah terciptanya sistem kelembagaan yang berkualitas pada Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang ditandai dengan:

1. Terpilihnya LPTK penyelenggara Sertifikasi Guru tahun 2009/2010

2. Tersusunnya Panduan pelaksanaan Sertifikasi Guru untuk LPTK, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Guru dan Instansi terkait

3. Terlaksananya program Sertifikasi Guru baik melalui penilaian portofolio maupun PLPG



Pelaksanaan

Program ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu:

Tahap 1: Penyususnan panduan pelaksanaan

Tahap 2: Pengembangan panduan penyususnan usulan program (proposal)

Tahap 3: Penyusunan usulan program penguatan kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi oleh LPTK yang diberi tugas sesuai Kepmendiknas.

Tahap 4: Penilaian usulan dan negosiasi anggaran

Tahap 5: Pelaksanaan program oleh LPTK pengusul

Tahap 6: Monitoring Pelaksanaan Program

Tahap 7: Pelaporan pelaksanaan program oleh LPTK

Tahap 8: Evaluasi laporan LPTK

Tahap 9: Penyusunan laporan pelaksanaan program

Daftar Sertifikasi Guru tahun 2009


Sertifikasi Guru merupakan Harapan bagi setiap guru... karena dengan sertifikasi, seorang guru berhak untuk mendapatkan tunjangan profesional, seperti para profesional yang lainnya. setelah sekian banyak guru yang telah disertifikasi sepanjang tahun 2006-2008, telah banyak cerita yang terjadi... sekarang Daftar peserta sertifikasi guru tahun 2009 telah dikeluarkan. sebersit asa dan harapan kembali menyeruak dalam benak guru untuk memperbaiki taraf kehidupan. Longlist peserta sertifikasi guru 2009 propinsi Jawa Barat dapat anda Download melalui link tiap kabupaten/kota dibawah ini.


GURU MATA PELAJARAN AGAMA



GURU MATA PELAJARAN UMUM




Senin, 23 Februari 2009

Daftar NUPTK Kab. Cirebon

Data NUPTK Kabupaten Cirebon (Nomor Unik Pegawai Tenaga Kependidikan) Sudah Ada Yang baru nih.... mau ... Download aja di sini Download

Menag: Mutu Pendidikan Agama Masih Belum Optimal

Foto

Jakarta,3/1(Pinmas)--Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan, salah satu tantangan dan tuntutan terbesar Departemen Agama dan menjadi salah satu program utama adalah peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan. Namun demikian usaha peningkatan mutu pendidikan agama masih belum optimal.



"Walaupun dengan bangga saya katakan sudah banyak madrasah unggulan yang bisa menandingi dari lembaga pendidikan yang lain," kata Menag kepada wartawan usai memimpin upacara peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Departemen Agama yang ke-63 di Jakarta, Sabtu (3/1).

Menag mengatakan, lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak lagi mendikotomikan antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah dan yang dikelola oleh masyarakat merupakan suatu berkah sekaligus sebagai pemicu bagi kita semua untuk bahu membahu bersinergi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.

"Sebagai tindaklanjut dari UU Sisdiknas tersebut,secara khusus Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan Pemerintah tersebut berfungsi sebagai payung hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan," paparnya.

Ia memaparkan, Depag saat ini membina hampir 18.759 raudhatul/bustanul athfal, 40.258 madrasah, 539 Perguruan Tinggi Agama, dan tidak kurang dari 17.605 pondok pesantren.

Juga membina lembaga pendidikan di lingkungan Dirjen Bimas Kristen, Khatolik, Hindu dan Buddha. Selain itu lembaga-lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang bersifat nonformal dan informal yang berkembang di tengah masyarakat. "Besarnya jumlah lembaga dan peserta didik tersebut dengan jelas menunjukkan betapa berat tugas yang diemban Departemen Agama."

Permasalahan lain menurut Menag, adalah adalah rendahnya mutu tenaga pengajar, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, lemahnya manajemen, dan keterbatasan dana operasional dan dana pengembangan.

Menag mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk terus meningkatkan anggaran pendidikan di Departemen Agama dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan anggaran masih jauh dari jumlah ideal yang diharapkan.

Sebagai gambaran, anggaran pendidikan Departemen Agama di luar gaji pendidik dan tenaga pendidikan pada tahun 2005 sebesar Rp. 3, 28 trilyun dan tahun 2009 direncanakan menjadi sebesar Rp. 14,88 trilyun.

"Dengan anggaran yang terbatas tersebut kita harus mampu menyusun prioritas
program dan kegiatan yang secara signifikan memberi sumbangan bagi peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan," kata Menag.

Untuk mendukung berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, kata Menag, pihaknya telah mencanangkan tiga pilar kebijakan. Pertama, mengejar ketertinggalan mutu pendidikan, kedua, meningkatkan perhatian dan keberpihakan terhadap pelayanan pendidikan bagi komunitas yang kurang mampu, dan ketiga, perlakuan yang sama terhadap lembaga pendidikan negeri dan swasta.

Pada upacara ultah Depag ke-63 itu, Menteri Agama juga berkenan menyematkan satya lancana kepada pegawai yang telah mengabdi selama 30 tahun sebanyak 30 orang, 20 tahun sebanyak 108 orang dan 10 tahun sebanyak 30 orang. Serta penyerahan penghargaan kepada guru madrasah teladan, pemenang madrasah berprestasi dan guru pendidikan agama Islam berprestasi pada sekolah umum. (ks)

Jadwal UN

Jadwal Ujian Nasional dan POS Pelaksanaan UN Tahun 2009

Download Jadwal UN 2009, Download Kisi-kisi UN 2009, download POS UN 2009

Berdasarkan kesepakatan bersama (BSNP, Depdiknas, dan Depag) diputuskan jadwal Ujian Nasional sebagai berikut :

- SMA/MA (20 -- 24 April 2009)
- SMP/Mts (27 -- 30 April 2009)
- SD/MI (11 -- 13 Mei 2009)
- SMK/SMALB (20 -- 22 April 2009)



Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut silakan menghubungi:

  1. Kaharuddin Arafah
    HP : (021) 23610477
    E-mail : kaharbsnp@yahoo.co.id
    eltigakahar@yahoo.com
  2. Dr. Gaguk Margono
    HP : 081514526365
    E-mail : g_margono@yahoo.com

    Untuk kisi - kisi Ujian Nasional, jadwal, dan skl un dapat dilihat dalam:
    Peraturan Mendiknas Nomor 77 Tahun 2008
    Tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah(SMA/MA) Tahun Pelajaran 2008/2009.

    Peraturan Mendiknas Nomor 78 Tahun 2008
    Tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTS/SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2008/2009.

    Peraturan Mendiknas Nomor 82 Tahun 2008
    Tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2008/2009.

    Prosedur Operasi Standar (POS) Pelaksanaan UN Tahun 2009 dapat dilihat di sini:
    POS UASBN untuk SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2008/2009

    POS UN UNTUK SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2008/2009

    POS UN SMA/MA Tahun Pelajaran 2008/2009
matematikahasan.com